Rasio utang ini juga lebih tinggi ketimbang kuartal II-2015 sebesar 34,45% dari PDB. Laporan BI mencatat, posisi ULN Indonesia akhir Juni 2016 sebesar US$ 323,8 miliar, tumbuh 6,2% dari periode yang sama tahun lalu.
Dari jumlah itu, posisi ULN sektor publik tercatat US$ 158,7 miliar tumbuh 17,9% dari periode yang sama tahun lalu. Sedangkan ULN sektor swasta tercatat US$ 165,09 miliar, turun 3,1% dari periode yang sama tahun lalu.
Berdasarkan jangka waktunya, ULN berjangka panjang pada akhir kuartal II-2016 mencapai US$ 282,3 miliar, meningkat 7,7% dari periode yang sama tahun lalu. Di sisi lain, posisi ULN berjangka pendek pada akhir kuartal II-2016 tercatat sebesar US$ 41,5 miliar, atau turun sebesar 3,1% dari kuartal II-2015.
Melemahnya kemampuan pemerintah membayar utang juga tergambar dari ULN sektor publik ini juga tergambar dari melejitnya keseimbangan primer dalam APBN-P tahun ini menjadi Rp 111 triliun.
Defisit ini menunjukkan utang pemerintah selama ini tidak produktif karena dipakai untuk melunasi utang, bukan untuk belanja produktif.
Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, pertumbuhan ULN publik terjadi seiring penerbitan obligasi pemerintah yang berdenominasi asing untuk menutupi defisit anggaran.
Sementara itu, penurunan ULN swasta lantaran melambatnya ekspansi sektor swasta yang terkonfirmasi dari perlambatan pertumbuan pembentuk modal tetap bruto (PMTB) sebagaimana yang dirilis BPS awal Agustus lalu.
Josua menilai, rasio ULN Indonesia terhadap PDB masih aman. Dibandingkan negara lainnya, ULN Indonesia masih tergolong rendah. "ULN pemerintah Jepang misalnya, melebihi 100%. Negara-negara di Asean juga 60%-70%," kata Josua, Senin (22/8).
Tapi, Josua bilang semakin meningkatnya DSR di saat kinerja ekspor masih lemah menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Ia memproyeksi DSR masih berpotensi meningkat seiring perbaikan ekonomi ke depan.
Makanya, Josua bilang pemerintah harus bergerak cepat untuk menarik investasi swasta yang berorientasi eskpor agar ekspor Indonesia tak bergantung pada komoditas.
Ekonom Bank Mandiri Anton Gunawan menambahkan, pemerintah harus mendongkrak daya beli masyarakat dan investasi karena perdagangan internasional tak bisa diharapkan.
Sehingga, pengeluaran pemerintah yang berkualitas bisa pendorong konsumsi dan investasi swasta.
[ bazz / kontan ]
