Rusia veto rancangan Resolusi PBB

Pengeboman di Bustan al-Basya, Aleppo (foto),
Rusia memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang diajukan Perancis, pada Sabtu (8/10). Rancangan itu menuntut diakhirinya serangan udara dan penerbangan militer di atas kota Aleppo, Suriah.

Moskow juga mengajukan rancangan tandingan, namun gagal mendapatkan persetujuan minimum dari 9 suara anggota DK, seperti dilansir Reuters.

Rancangan yang diusulkan pihak Moskow menginginkan penghapusan tuntutan "mengakhiri serangan udara di Aleppo" dan kembali fokus menghidupkan gencatan senjata gagal antara Rusia dan AS, September lalu.

Duta Besar Inggris untuk PBB, Matthew Rycroft mengkritik tajam Duta Besar Rusia di PBB, Vitaly Churkin.

"Terima kasih atas tindakan anda hari ini, warga Suriah akan terus kehilangan nyawanya di Aleppo dan sekitarnya karena pemboman Rusia dan (rezim) Suriah. Tolong hentikan itu sekarang", kata Rycroft.

Kecaman juga datang dari diplomat AS untuk PBB.

"Rusia menjadi salah satu pemasok teror di Aleppo, menggunakan taktik yang lebih tepat disebut sebagai cara preman daripada cara sebuah pemerintahan", ucap Wakil Duta Besar AS untuk PBB, David Pressman.

Sebuah resolusi PBB membutuhkan minimal sembilan suara dukungan anggota serta tidak mendapat veto (penolakan) dari 5 negara besar. Hak veto dimiliki oleh Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Rusia dan China.

Draft usulan Perancis yang meminta penghentian serangan udara di Aleppo mendapat dukungan 11 anggota dewan. China dan Angola mengambil suara abstain. Venezuela mendukung Rusia untuk menentang usulan itu.

Ini menjadi kelima kalinya Rusia menggunakan hak vetonya terhadap resolusi PBB terkait Suriah, selama konflik 5,5 tahun.

Sebaliknya, draft tandingan Rusia hanya menerima empat suara dukungan, sehingga tidak diperlukan veto untuk membatalkannya. 4 dukungan datang dari China, Venezuela, Mesir, dan Rusia sendiri.

Angola dan Uruguay abstain, sementara 9 negara lain menolak usulan.

Sebelum ini, sudah sebanyak empat kali China mendukung Moskow dalam melindungi rezim Suriah dari tindakan DK PBB, termasuk memveto tawaran membawa masalah Suriah ke Mahkamah Kriminal Internasional.

Menurut Dubes China di PBB, Liu Jieyi, beberapa isi rancangan Perancis "tidak mencerminkan penghormatan penuh pada kedaulatan, kemerdekaan, persatuan dan integritas wilayah Suriah", sementara isi draft Rusia melakukan hal tersebut.

Dubes Rusia, Vitaly Churkin, yang merupakan pimpinan DK untuk bulan Oktober, menggambarkan voting ganda yang terjadi kemarin sebagai salah satu "pertunjukan aneh dalam sejarah Dewan Keamanan".

"Mengingat krisis di Suriah ada pada tahap kritis, sangat penting adanya koordinasi dan upaya politik masyarakat internasional secepatnya. Hal seperti ini hanya membuang-buang waktu", jelas Churkin.

Perancis yang mengusulkan draftnya, mendesak penghentian serangan udara brutal yang dilakukan Assad dan Rusia ke kota terkepung Aleppo.

"Jika kita tidak melakukan sesuatu, kota ini (Aleppo) akan segera menjadi reruntuhan dan akan tercatat dalam sejarah sebagai kota yang penduduknya ditinggalkan (sendiri) untuk diserahkan pada pembantai mereka", kata Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Marc Ayrault.

"Jika masyarakat internasional tidak bangkit untuk melawannya, itu akan jadi kesalahan kita bersama", kelunya. (Reuters)