 |
| Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Komisi I bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa. Foto: Pasifikpos.com |
"Tolong sampaikan ke negara Solomon (dan) ke enam negara itu (Vanuatu, Nauru, Marshall Islands, Palau, Tonga dan Tuvalu) jangan pernah mengganggu-ganggu atau mengajak Papua bergabung, memangnya siapa dia," kata Ryamizard, dikutip oleh berbagai media.
Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Komisi I bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa mempertanyakan permintaan Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu pada dialog tahunan (2 + 2 Dialogue) tersebut.
"Bisakah Australia mendikte 7 Negara Pasifik yang membawa masalah dugaan pelanggaran HAM di tanah Papua ke sidang umum PBB pada bulan September lalu ini" tanya Kadepa.
DPR Papua yang membidangi Hukum dan HAM ini menegaskan, Solomon Islands, Vanuatu, Nauru, Marshall Islands, Palau, Tonga dan Tuvalu, ketujuh (7) negara tersebut mempunyai kedaulatan tersendiri.
"Tujuh negara bukan negara-negara boneka buatan Australia atau negara-negara lain yang punya kedaulatannya sendiri sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang punya hak politik" kata Laurenzus Kadepa melalui www.tabloid-wani.com via seluler, Rabu (2/11/2016).
Menurut Kadepa, jika memang kedaulatan Indonesia tidak ingin diganggu oleh negara lain, apa bedanya dengan permintaan Indonesia kepada Australia untuk mengintervensi negara-negara di Pasifik.
"Menteri Pertahanan Indonesia tidak mau kedaulatan Indonesia diganggu. Bagaimana dengan kedaulatan mereka? (tujuh negara). Bukankah itu sama saja Australia intervensi kedaulatan negara Solomon dan negara-negara lainnya di Pasifik?. Tujuh negara punya kedaulatan sendiri yang tidak bisa di intervensi oleh negara lain" tegas anggota DPRP yang membidangi Hukum dan HAM ini.
Jika benar dan permintaan Menteri Pertahanan Indonesia itu di realisasikan, maka Australia telah intervensi kedaulatan negara Solomon Islands dan enam negara lainnya di Pasifik.
Lanjut Laurenzus Kadepa mengatakan "Dukungan tujuh negara itu konteks pembicaraanya adalah masalah HAM bukan masalah kedaulatan. Masalah pelanggaran HAM itulah masalah kemanusiaan dan itu masalah dunia" ungkapnya.
Harusnya, Menhan dan elit-elit lainnya membuka diri untuk menyelesaikan masalah HAM itu. Jangan NKRI menutup diri dan tidak dibicarakan, malas tahu dikalangan pejabat NKRI hingga saat ini supaya nyambung,
Posted by: ERIICK W
Copyright ©Tabloid WANI
