Informasi yang diperoleh Bonepos.com, di internal DPRD menyebutkan, lambatnya pembahasan R-APBD ini disebabkan lambannya penyelesaian draf KUA-PPAS oleh Tim Penyusun Anggaran Daerah, pasca terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2016. Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
Anggota Komisi 2 DPRD Bone, Abul Khaeri, yang dikonfirmasi, membenarkan hal itu. Menurutnya, keterlambatan pembahasan ini disebabkan terlambatnya penyusunan draf KUA-PPAS, karena adanya Perda baru terkait Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
"Untuk itu, kami mendesak Pemkab supaya segera menyelesaikan. Ini merupakan bukti tidak disiplinya SKPD dalam menjalankan tugasnya," ungkapnya kepada Wartawan, Selasa 22 November 2016 kemarin
Politisi Partai Nasdem ini mencemaskan, bila penetapan R- APBD 2017 terlambat, maka Pemkab akan menerima sanksi. Sesuai Pasal 312 ayat (2) Undang-undang Pemda, sanksi keterlambatan penetapan APBD 2017 ini. Hak-hak keuangan atau gaji kepala daerah dan DPRD tidak dibayarkan selama enam bulan.
Terpisah, Ketua DPRD Bone Andi Akbar Yahya yang dimintai tanggapannya, mengungkapkan hal yang berbeda, dimana Politisi Golkar ini tetap optimis pembahasan tersebut akan selesai tepat waktu, yakni sebelum 31 Desember 2016 mendatang.
"Saya yakin ini bisa selesai tepat waktu. Yang terpenting kualitasnya harus tetap diperhatikan karena ini sangat penting," jelasnya.
PEWARTA : ILHAM ISKANDAR
EDITOR : RISWAN
COPYRIGHT © BONEPOS 2016
