 |
| Ilustrasi Partai Persatuan Pembangunan |
Pernyataan itu disampaikan oleh Sekjen DPP PPP Arsul Sani, menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto.
Hasto sebelumnya mengatakan, PPP, PAN dan PKB akan diajak mendukung Ahok karena ketiganya adalah partai koalisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Diakui Arsul, PPP berkoalisi dengan PDIP, Golkar, Nasdem ataupun Hanura di banyak Pilkada. Seperti Banten, Gorontalo, sampai Aceh.
Namun ia menggarisbawahi, kebersamaan tidaklah di semua Pilkada. Sebab, ada kearifan lokal yang harus dipertimbangkan masing-masing partai politik.
Seperti di Banten, PPP berkoalisi dengan PDIP dan Nasdem, tapi tidak dengan Golkar, Hanura dan PAN.
Begitu juga di Gorontalo sampai Aceh. Itulah yang disebut dengan kearifan lokal.
"Makanya menjadi tidak bijak kalau kemudian di Pilkada DKI itu dikonstruksikan 100 persen koalisi pemerintahan di tingkat nasional", kata Arsul kepada JPNN, Minggu (19/2).
Kalau koalisi tingkat nasional ingin dipolakan di semua Pilkada, idelanya hal itu harus lebih dulu dibicarakan sebelum pencalonan.
Karenanya, PPP dan mungkin juga PKB dan PAN, masih belum dipastikan apakah akan mendukung Ahok-Djarot atau Anies-Sandi.
"Artinya tiga partai yang mendukung paslon satu akan ke mana, masih tentatif dong", tambah anggota Komisi III DPR ini.
Sebelumnya, menurut sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto, komunikasi segera dilakukan guna menghadapi coblosan ronde 2 yang akan digelar 19 April 2017.
PDIP bahkan menugaskan 3 kader menterinya untuk membangun komunikasi politik ke PPP, PAN dan PKB.
"Kami sudah menugaskan seperti Ibu Puan Maharani (menko PMK), Pak Tjahjo Kumolo (mendagri), maupun Pak Yasonna Laoly (menkumham), dan Pak Pramono Anung untuk membangun komunikasi yang lebih intens lagi kepada mereka", ujarnya. (JPNN/Vivanews)
