Pemuda Pancasila Parepare Desak Legislator Kaji Permenkes

— Senin, 20 Februari 2017 — Bone, Daerah, Kabar, Update

BONEPOS, PAREPARE - Puluhan massa Orga‎nisasi Pemuda Pancasila (PP) Parepare, Sulawesi Selatan, mendatangi Kantor DPRD, Senin 20 Februari 2017.‎

Mereka mendesak wakil rakyat turun tangan mengatasi gejolak terkait kontroversi Peraturan menteri Kesehatan (Permenkes No 4 tahun 2017), tentang standar tarif BPJS Kesehatan, Mereka menilai aturan itu membebani rakyat, terutama masyarakat kecil.

Ketua PP Parepare, Fadly Agus Mante, mengatakan, regulasi dalam Permenkes itu tidak sejalan dengan semangat pemerintah kota dalam hal kepedulian terhadap masyarakat.

"Perlu dikaji ulang. Banyak regulasi yang justru membebani masyarakat. Kita minta wakil rakyat mencari solusi atas persoalan itu,"kata Fadly.

Fadly bahkan menduga aturan itu malah menguntungkan pihak BPJS dan Rsud Andi Makkasau.,"Jangan rakyat yang semakin dibebani,"katanya.

Dia pun berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut, ketingkat pusat.

"Itu jika DPRD dan pihak terkait tidak mampu memberikan solusi,"ungkapnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Parepare, Rahmat Sjamsu Alam, yang menerima rombongan massa berjanji akan menindak lanjuti aspirasi tersebut.

"Tentu akan kami kaji dulu seperti apa regulasi yang dinilai merugikan rakyat. Menurut legislator Partai Demokrat ini, pihaknya lebih mementingkan kepentingan mayarakat.

"Menjadi priotprias kami dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat,"ungkapnya.

Dalam hearing ini, DPRD juga menghadirkan pihak BPJS dan pihak Rsud Andi Makkasau.