 |
| Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI saat rapat kerja Oktober 2016 mengusulkan 29 wilayah menjadi Daerah Otonom Baru (kabupaten/kota) di wilayah Provinsi Papua. Gambar: ist. |
"Ada daerah yang sudah tiga tahun setelah terbentuk, belum juga menentukan ibu kota kabupatennya. Saya pikir bagaimana ini bisa terjadi? Apakah saat diusulkan tidak direncanakan matang terlebih dahulu?" kata Tjahjo di Palembang, Senin (17/4/2017).
Namun demikian hingga 2017, masih ada daerah yang mengajukan untuk DOB dan pemekaran wilayah. Provinsi Papua terdapat dua kabupaten yang diajukan, kemudian di Barito, Cirebon, Lamongan, Tapanuli Selatan, dan Aceh.
Dalam kesempatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrembang) Provinsi Sumatera Selatan ini, Tjahjo mengatakan sejak DOB dibuka pada tahun 1999, negara telah mengesahkan 237 kabupaten/kota baru.
Sementara di sisi lain, sejak dimulai tahun 1999 hingga sekarang, menurut Tjahjo, daerah pemekaran baru ini tidak semuanya mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan warganya.
"Dari sisi hirarki pemerintahan saja, masih ada Komandan Kodim yang merangkap tujuh kodim sekaligus di suatu daerah pemekaran. Belum lagi jika kami bicara perangkat lainnya seperti Kejaksaaan," ujar dia.
Yang cukup miris, lanjut dia, ada suatu daerah pemekaran baru yang penduduknya tidak sampai 10 ribu jiwa, tapi meminta persamaan hak seperti daerah yang berpenduduk diatas satu juta jiwa.
Untuk itu, Mendagri dalam kesempatan itu menyampaikan permintaan maaf kepada anggota DPD yang sejak lama mengajukan usulan daerah pemekaran baru.
"Dengan segala hormat, saya meminta maaf kepada anggota DPD. Pemerintah saat ini berharap daerah dapat fokus membangun daerahnya dari pinggiran dan bersemangat mengentaskan kemiskinan seperti semangat dalam Nawacita pemerintahan Jokowi-JK," kata dia.(*)
Copyright ©Tabloid JUBI | Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com
