BANTENPERSPEKTIF.COM, KOTA SERANG - Program kesehatan menjadi prioritas utama Pemprov Banten. Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dan salah satunya adalah melalui kebijakan yang mengarah pada upaya peningkatan pembangunan kesehatan di seluruh wilayah Banten berupa jaminan kesehatan.
Hal ini dikatakan Gubernur Banten, Wahidin Halim dalam sambutannya saat membuka acara Pengembangan Model Percepatan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) APBD 2018 di Pendopo Gubernur, KP3B, Curug, Kota Serang pada Kamis (8/11/2018).
Dikatakan WH, persoalan kesehatan di Banten masih menjadi hal yang krusial dan membutuhkan perhatian khusus dari seluruh pihak. Tidak hanya mengenai disparitas wilayah timur, utara, barat dan selatan, namun dari segala sisi masih membutuhkan perhatian khusus, seperti sarana prasarana yang kurang memadai hingga kurangnya tenaga medis seperti dokter dan petugas kesehatan lainnya.
Oleh karenanya, kata WH, target RPJMD 2017-2022 akan merekrut sebanyak 500 orang tenaga medis. Tahun 2017 sebanyak 100 orang, tahun 2018 sebanyak 200 tenaga medis dan sisanya 200 orang ditargetkan selesai tahun depan. Termasuk perekrutan dokter spesialis yang saat ini jumlahnya memang belum memadai, Pemprov telah menganggarkan dengan peningkatan pendapatan cukup signifikan dari sebelumnya.
“Begitu juga jalan-jalan yang menuju RS atau Puskesmas akan saya bangun, kalau rumahnya nggak layak huni saya bangun juga, kalau katanya banyak hantunya, hantunya udah saya tertibin,” seloroh Gubernur yang disambut tawa peserta yang hadir dalam acara tersebut.
Ditambahkan WH, perlu ditelusuri penyebab mengapa Banten belum menjadi daya tarik bagi tenaga kesehatan khusus untuk mengabdi dan melayani masyarakat. Disamping itu, perlu membangun etika dan wawasan yang merangsang motivasi agar dokter-dokter spesialis mau bekerja di Banten khususnya wilayah selatan.
“Tahun ini kita juga akan bangun rumah sakit di Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak dalam upaya memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan agar tidak perlu berobat ke Sukabumi, Jawa Barat. Karena prinsip saya, kalau masyarakat sakit, bagaimana mau produktif. Kalau umur tidak panjang, bagaimana mau produktif. Saya berharap pada Plt Kadinkes dan jajarannya untuk terus menerus berkoordinasi dengan kabupaten dan kota, harus sama-sama mengantisipasi persoalan kesehatan,” jelasnya.
Sementara dalam laporannya, Plt Kadinkes Provinsi Banten M Yusuf mengungkapkan bahwa pelaksanaan PIS-PK ditekankan pada integrasi pendekatan akses pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, pembiayaan serta sarana prasarana termasuk program upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan yang mencakup seluruh keluarga dan wilayah puskesmas, dengan memperhatikan manajemen puskesmas.
Sumber:
Rilis Pemprov Banten
