 |
| Perdana Menteri Solomon Islands, Manasseh Sogavare. |
Kasus itu diajukan oleh salah satu Anggota Parlemen (MP) pihak oposisi, Matthew Wale, dan ia menantang beberapa aspek dari jabatan PM Sogavare.
Menurut Wale, Sogavare tidak mengikuti prosedur hukum yang ada ketika ia mendaftarkan partai politiknya. Menurut UU tentang pemilu, partai politik tidak boleh didaftarkan selama periode pemilihan. Wale bersikeras bahwa partai PM Sogavare didaftarkan selama periode pemilu, yang jelas-jelas melanggar hukum.
Baca ini: Setelah Terpilih Sebagai PM, Ini Pendapat Sogavare Tentang West Papua
Ia juga menegaskan pendiriannya mengenai keputusan Gubernur Jenderal, Sir Frank Kabui, yang menurutnya tidak benar, saat Kabui memutuskan untuk melanjutkan pemilihan perdana menteri – yang merupakan pemilihan suara terpisah di dalam parlemen dan bukan bagian dari pemilihan umum – setelah ia menerima surat perintah pengadilan.
Namun, dalam putusan yang diterbitkan pada Jumat (24/5/2019), Ketua Mahkamah Agung, Sir Albert Palmer, memutuskan untuk menolak kedua gugatan tersebut, menyatakan bahwa kedua gugatan tidak memiliki dasar hukum apa-apa.
Dia mengatakan bahwa gugatan pertama Wale itu merujuk pada legislasi lama yang sudah diganti; sementara argumen kedua merujuk pada undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. (RNZI)
Baca juga: Parlemen PNG Ricuh Setelah Mosi Oposisi Terhadap Peter O’Neill Ditolak
Copyright ©RNZ | Jubi "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com
