[portalpiyungan.com] Pencalonan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terus mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari 'Forum Kampung Kota' yang meluncurkan surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP. Para aktivis dari 'Forum Kampung Kota’ ini terdiri atas para akademisi dan praktisi dari berbagai disiplin ilmu, pemerhati sosial perkotaan, sejarawan, dan juga pegiat lingkungan.
Mereka menyatakan tidak menghendaki bila Ahok kembali memimpin Jakarta. Karena itu, melalui surat yang ditulis panjang lebar ini, mereka meminta kepada Jokowi dan Megawati untuk tidak mengusung calon petahana tersebut. “Tolak dukung Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta,” demikian isi judul dalam surat yang ditulis dan akan diserahkan ke Presiden dan Ketua Umum PDIP itu.
“Melalui surat ini kami bermaksud menyampaikan 3 (tiga) perkara kepada Presiden Jokowi dan Ibu Megawati selaku Ketua Umum PDIP,” tulisnya lagi.
Pertama, mereka sebagai bagian dari masyarakat sipil yang tak lepas dari kerja-kerja bersama rakyat penghuni kampung-kampung di Jakarta (dan di berbagai wilayah di Indonesia) mengingatkan, yang kami pilih dan yang dipilih sebagian besar rakyat Jakarta sebagai Gubernur DKI dalam Pilkada 2012 adalah Jokowi, bukan Ahok. Namun kami dan juga rakyat miskin di Jakarta benar-benar rela, ikhlas, dan mendukung Jokowi bergeser posisi dari gubernur menjadi Presiden RI dengan harapan bahwa sebagai presiden, Jokowi akan lebih mampu menyelesaikan persoalan Jakarta bersama gubernur penggantinya.
Kedua, kami menyampaikan keprihatinan, kekecewaan, dan bahkan kemarahan atas kinerja dan arah kebijakan Gubernur Ahok dalam mengurus Jakarta. Ahok bisa menjadi Gubernur DKI berkat dukungan rakyat dan PDIP, namun ia mengkhianati rakyat dan partai pendukungnya. Kebijakan dan kinerjanya sebagai gubernur menghancurkan harapan rakyat dan bertentangan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan PDIP, yaitu demokrasi dan keadilan.
Ketiga, dengan mempertimbangkan data dan fakta terkait kinerja dan arah kebijakan Gubernur Ahok dalam mengurus Jakarta, kami mendesak PDIP sebagai partai wong cilik untuk menolak dukungan terhadap calon gubernur DKI yang terbukti antidemokrasi dan antikeadilan. Mereka mengaku mengetahui upaya Gubernur Ahok untuk terus melobi dan mendesak Presiden Jokowi dan Ibu Megawati agar mendukung pencalonannya sebagai Gubernur DKI dalam Pilkada 2017.
Meski demikian, mereka mengaku percaya bahwa tak ada basis moral dan ideologi yang bisa dijadikan sebagai dasar bagi Presiden Jokowi dan PDIP untuk mendukung seorang calon gubernur yang terbukti antidemokrasi dan antikeadilan seperti Ahok.
Menurut mereka, seorang gubernur adalah pemimpin kota. Sebagai pemimpin kota, Ahok telah menjadikan Jakarta sebagai ruang privat yang lebih melayani kepentingan konglomerat dengan mengorbankan hak-hak rakyat.
“Kami percaya, Ibu Megawati masih mengingat peristiwa di tahun 2002, di mana rakyat menjadi korban penggusuran Gubernur Sutiyoso secara masif mencabut dukungan terhadap PDIP dengan mengembalikan kartu keanggotaan. Akibatnya, PDIP mengalami kekalahan di tahun 2004. Kami juga percaya, Presiden Jokowi akan membayar utangnya pada rakyat dengan menghentikan penggusuran dan mendorong terwujudnya kota yang demokratis dan berkeadilan,” tutupnya.
Inilah Isi Surat Terbuka Penolakan Ahok Selengkapnya
