BLOKBERITA, JAKARTA -- Proyek pembangkit tenaga listrik pada era Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono diduga merugikan keuangan negara triliunan rupiah.
Dugaan kerugian negara ini muncul berdasarkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Hal tersebut dilaporkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada Presiden Joko Widodo, Jumat (4/11/2016) pagi.
Proyek yang diduga merugikan keuangan negara itu adalah proyek pengadaan 7.000 megawatt yang didasari Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010.
" PLN ditugaskan sekitar 7.000 megawatt listrik, tetapi sampai hari ini proyek itu tidak terselesaikan," ujar Pramono Anung, seusai melaporkan hal itu kepada Presiden, di Kantor Presiden, Jumat.
BPKP, lanjut Pramono, juga menemukan penggunaan uang negara untuk pembayaran 34 proyek dari 7.000 megawatt itu, yakni sebesar Rp 4,94 triliun.
" Dari 34 proyek tersebut, ada 12 proyek yang dapat dipastikan tidak dapat dilanjutkan sehingga terdapat potensi kerugian negara yang cukup besar dari nilai kontrak sebesar Rp 3,76 triliun," ujar Pramono.
Ia enggan menyebut besar kerugian negara dari mangkraknya 12 proyek pada era SBY itu karena hal tersebut merupakan wewenang BPKP.
Selain itu, sebanyak 22 proyek listrik bisa dilanjutkan.
Namun, kelanjutan 22 proyek itu membutuhkan tambahan biaya baru sebesar Rp 4,68 triliun-Rp 7,25 triliun.
" Penambahan biaya baru ini cukup besar sehingga kami laporkan ke Presiden. Mohon arahan Presiden agar bisa menindaklanjuti temuan BPKP ini dan tidak menjadi masalah pada kemudian hari," ujar Pramono.
Pramono mengatakan, Presiden telah memerintahkannya untuk berkoordinasi dengan PLN dan kementerian terkait untuk menindaklanjuti persoalan itu.
" Presiden memberikan arahan kepada kami untuk segera menindaklanjuti ini dan dibahas dengan PLN, kementerian terkait, agar mengambil jalan keluar atas hal tersebut," ujar Pramono.
Akan Dilaporkan ke KPK
Presiden Joko Widodo mengancam akan melaporkan 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait perkembangan proyek listrik 35.000 megawatt di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/11/2016).
Jokowi menyebut proyek tersebut mangkrak selama tujuh sampai delapan tahun. Jokowi mengaku bahwa ia telah meminta laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan audit 34 proyek tersebut.
" Mana BPKP? Tolong disampaikan bagaimana penyelesaian proyek-proyek yang mangkrak ini karena dana yang dikeluarkan bisa sangat besar sekali," kata Jokowi.
Jokowi meminta agar BPKP menyelesaikan audit itu dan segera melapor kepadanya.
" Tolong nanti diberitahukan ke saya totalnya berapa karena ini sudah menyangkut angka yang triliunan dan ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus," tambah Jokowi.
Kepala Negara mengatakan, jika audit BPKP menyatakan bahwa proyek bisa diteruskan, pemerintah akan meneruskan proyek tersebut hingga selesai.
Namun, Jokowi sendiri mengaku pesimistis karena ia sudah melihat kondisi proyek-proyek itu di lapangan.
"Kalau saya lihat di lapangan satu dua hari kemarin, kelihatannya juga banyak yang tidak bisa diteruskan karena memang sudah hancur, sudah karatan. Tinggal kepastian, kalau ini memang tidak bisa diteruskan ya sudah, nanti saya bawa ke KPK," ucap Jokowi.
Jokowi pun mengingatkan seluruh jajaran yang terkait dengan pembangunan proyek listrik 35.000 megawatt untuk berhati-hati. Jangan sampai ada proyek yang mangkrak seperti sebelumnya.
"Karena ini menyangkut uang yang bukan kecil," tambah Jokowi. (bin/kmps)
Dugaan kerugian negara ini muncul berdasarkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Hal tersebut dilaporkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada Presiden Joko Widodo, Jumat (4/11/2016) pagi.
Proyek yang diduga merugikan keuangan negara itu adalah proyek pengadaan 7.000 megawatt yang didasari Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010.
" PLN ditugaskan sekitar 7.000 megawatt listrik, tetapi sampai hari ini proyek itu tidak terselesaikan," ujar Pramono Anung, seusai melaporkan hal itu kepada Presiden, di Kantor Presiden, Jumat.
BPKP, lanjut Pramono, juga menemukan penggunaan uang negara untuk pembayaran 34 proyek dari 7.000 megawatt itu, yakni sebesar Rp 4,94 triliun.
" Dari 34 proyek tersebut, ada 12 proyek yang dapat dipastikan tidak dapat dilanjutkan sehingga terdapat potensi kerugian negara yang cukup besar dari nilai kontrak sebesar Rp 3,76 triliun," ujar Pramono.
Ia enggan menyebut besar kerugian negara dari mangkraknya 12 proyek pada era SBY itu karena hal tersebut merupakan wewenang BPKP.
Selain itu, sebanyak 22 proyek listrik bisa dilanjutkan.
Namun, kelanjutan 22 proyek itu membutuhkan tambahan biaya baru sebesar Rp 4,68 triliun-Rp 7,25 triliun.
" Penambahan biaya baru ini cukup besar sehingga kami laporkan ke Presiden. Mohon arahan Presiden agar bisa menindaklanjuti temuan BPKP ini dan tidak menjadi masalah pada kemudian hari," ujar Pramono.
Pramono mengatakan, Presiden telah memerintahkannya untuk berkoordinasi dengan PLN dan kementerian terkait untuk menindaklanjuti persoalan itu.
" Presiden memberikan arahan kepada kami untuk segera menindaklanjuti ini dan dibahas dengan PLN, kementerian terkait, agar mengambil jalan keluar atas hal tersebut," ujar Pramono.
Akan Dilaporkan ke KPK
Presiden Joko Widodo mengancam akan melaporkan 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait perkembangan proyek listrik 35.000 megawatt di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/11/2016).
Jokowi menyebut proyek tersebut mangkrak selama tujuh sampai delapan tahun. Jokowi mengaku bahwa ia telah meminta laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan audit 34 proyek tersebut.
" Mana BPKP? Tolong disampaikan bagaimana penyelesaian proyek-proyek yang mangkrak ini karena dana yang dikeluarkan bisa sangat besar sekali," kata Jokowi.
Jokowi meminta agar BPKP menyelesaikan audit itu dan segera melapor kepadanya.
" Tolong nanti diberitahukan ke saya totalnya berapa karena ini sudah menyangkut angka yang triliunan dan ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus," tambah Jokowi.
Kepala Negara mengatakan, jika audit BPKP menyatakan bahwa proyek bisa diteruskan, pemerintah akan meneruskan proyek tersebut hingga selesai.
Namun, Jokowi sendiri mengaku pesimistis karena ia sudah melihat kondisi proyek-proyek itu di lapangan.
"Kalau saya lihat di lapangan satu dua hari kemarin, kelihatannya juga banyak yang tidak bisa diteruskan karena memang sudah hancur, sudah karatan. Tinggal kepastian, kalau ini memang tidak bisa diteruskan ya sudah, nanti saya bawa ke KPK," ucap Jokowi.
Jokowi pun mengingatkan seluruh jajaran yang terkait dengan pembangunan proyek listrik 35.000 megawatt untuk berhati-hati. Jangan sampai ada proyek yang mangkrak seperti sebelumnya.
"Karena ini menyangkut uang yang bukan kecil," tambah Jokowi. (bin/kmps)
