Kunjungan PIF, Aktivis HAM Papua : Mereka Harusnya Datang Secara Terbuka

Alfred Soakai (kedua dari kanan), Penasehat Politik dan HAM PIF berfoto bersama anggota KPU Kota Jayapura, Tawrinto (kanan) saat mengunjungi sosialisasi Pilkada Kota Jayapura di Diklat Pemerintah Provinsi Papua, Kotaraja, Senin (13/2/2017) - Foto: Hengky Yeimo.

Wamena -- Ketua Jaringan Advokasi Hukum dan HAM Pegunungan Tengah Papua, Theo Hesegem menilai kunjungan tiga pejabat Pasifik Islands Forum (PIF) dalam rangka pemantauan demokrasi pilkada Papua di Jayapura dan Manokwari tidak relevan dengan konteks persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) yang selama ini disuarakan masyarakat. Demokrasi pilkada bukan masalah utama di Papua

“Mereka datang kunjungan berhubungan dengan penyelesaian pelanggaran HAM, ketemu dengan korban terus ketemu dengan aktivis HAM di Papua itu boleh tapikan mereka datang hanya melakukan pemantauan demokrasi pilkada, ini kan tidak ada pengaruhnya. Urgensi masalah Papua bukan demokrasi pilkada tapi pelanggaran HAM,” kata Theo Hesegem, merespon kunjungan penasehat politik PIF di Papua dan Papua Barat, Senin (13/2/17) malam

Dia mengatakan, yang selama ini masyarakat Papua suarakan melalui United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) adalah dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Negara namun hingga kini belum juga tuntas diselesaikan

“Bukan masalah demokrasi pilkada. Pilkada itu biasa saja, apakah mereka sudah ada koordinasi dengan ULMWP atau tidak,” ujar Theo saat dihubungi Jubi melalui selulernya dari Jakarta.

Theo juga menilai kunjungan itu terkesan diam-diam. Bisa jadi ada pihak lain yang bermain dibelakang lalu menyampaikan bahwa di Papua tidak ada pelanggaran HAM. Padahal lanjut dia masyarakat terus mengalami berbagai macam tindakan kekerasan yang mengarah pada pelanggaran HAM

“Terus mereka harusnya datang secara terbuka, supaya masyarakat Papua semua tahu, dan itu saya tidak tahu itu atas permintaan siapa. Mereka datang jugakan diam-diam, harusnya jelas mau ketemu siapa dan agendanya apa,” kata Dia

Lebih jauh kata Theo, masyarakat Papua sudah tahu siapa Frans Albert Yoku dan Nick Meset bahwa kedua tokoh ini yang selama ini menyangkal adanya dugaan pelanggaran HAM Papua

“Kita tahu pa Nick Meset dan pa Albert Yoku mereka menyangkal bahwa pelanggaran HAM di Papua itu tidak ada, kita semua tidak akui mereka, suara mereka juga tidak didengar masyarakat Papua. Mereka punya hak untuk mendatangkan tapi harus jelas,” lanjut Theo sembari mengatakan sedang urus visa di Jakarta untuk memenuhi undangan di Swiss.

Untuk itu Theo Hesegem meminta , jangan dengan alasan pantau demokrasi pilkada di Papua lalu menyampaikan keluar bahwa Papua tidak ada masalah pelanggaran HAM

“Agenda mereka hanya mau lihat pilkada itu tidak benar, itu hanya mau menyampaikan Papua tidak ada masalah itu tidak benar,” tutup Theo.

Secara terpisah Adam Wenente, seorang Pemuda di Jayawijaya mempertanyakan demokrasi pilkada Papua seperti apa yang hendak dipantau Penasehat hukum PIF di Papua, jikalaa kunjungan itu hanya berpusat di Ibukota Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Iyo saya ada baru lihat berita itu di Jubi, seharusnya orang-orang itu datang ke daerah lain lagi, terutama di pegunungan ini yang seakan aparat yang menjadi penyelenggara pemiluh” kata Adam

Kata dia, selama ini pemerintah termasuk KPU dan aparat keamanan selalu memposisikan Papua sebagai rawan konflik setiap pesta demokrasi pilkada tanda menjelaskan kategori rawan itu seperti apa.

“Macam tadi Kapolres bilang di radio itu, wilayah rawan kategori satu, dua dan tiga, tapi tidak pernah sosialisasi rawan dengan kategori itu seperti apa. Ujung-ujungnya macam aparat yang jadi penyelenggara pemilu. Ini juga bentuk demokrasi pilkada yang harus orang dari PIF itu tahu” ungkap Adam

Sebagaimana diberitakan Jubi, tiga pejabat di Pacific Islands Forum datang ke Papua untuk memantau jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Papua.

"Pada dasarnya dia datang untuk memantau isu-isu menyangkut Papua yang selama ini disuarakan di kalangan negara-negara Pasific Island Forum (PIF) maupun di Melanesia Spehad Group (MSG). Sehingga pimpinan PIF merasa ada baiknya untuk menerima pengaduan-pengaduan yang diajukan oleh ULMWP. Kemudian PIF berinisiatif untuk mengecek keadaan Papua, sehingga beliau datang," kata Frans Albert Joku, dikutib Jubi. (*)