 |
| Ketua GNPF MUI, Ustadz Bachtiar Nasir (UBN) |
Ustadz Bachtiar Nasir, ketua GNPF-MUI, yang mengelola dana dan jadi saksi mungkin saja menjadi tersangka.
Menurut Kadiv Humas Polri, Irjen Boy Rafli Amar, UBN berpotensi dijerat dengan Undang-Undang TPPU dan Undang-Undang Yayasan.
 |
| Irjen Boy Rafli Amar |
Beliau bisa terkena dua, berkaitan dengan yayasan dan TPPU, tapi kan belum ada kesimpulan seperti itu ya", kata Boy di Mabes Polri, Senin (20/2), dikutip Okezone.
Sebagaimana diketahui, rekening Yayasan Keadilan untuk Semua dipinjam dalam penghimpunan dana Aksi Bela Islam 212 dan 411.
Dalam memeriksa kasus ini, kata Boy, ada tiga undang-undang yang menjadi rujukan penyidik, yakni Undang-Undang Perbankan, Pidana Yayasan dan TPPU.
"Kita belum bisa katakanlah orang-perorangan. Pak Bachtiar dimintai keterangnya yang lain juga diambil keterangnya, dan belum sampai pada kesimpulan siapa orang yang bertangung jawab pada masalah ini", katanya.
Penyidik masih menelusuri adanya pengalihan dana yayasan kepada pembina, pengurus, dan pengawas baik dalam bentuk gaji, upah, dan lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
Baru satu tersangka yang ditetapkan polisi, yaitu Islahuddin Akbar selaku pegawai bank yang membantu mencairkan uang senilai Rp 600 juta dari rekening yayasan.
Namun peruntukan uang tersebut belum diungkap polisi. Polisi pun belum membuka darimana "uang haram" jika ada, maupun adanya "penggunaan yang haram".
Islahuddin sendiri dijerat dengan Undang-Undang Perbankan sebagai undang-undang pokok. Ia dianggap melanggar prosedur sehingga menimbulkan pelanggaran hukum, kata polisi.
Pihak GNPF MUI menjelaskan, selain untuk Aksi Bela Islam, uang donasi juga disumbangkan ke gempa Aceh
Di lain sisi, beberapa pengamat melihat kasus ini sebagai sesuatu yang tidak jelas pokok asal pidana cuci uang, karena uang sumbangan dikelola untuk kepentingan umat Islam. (Okezone/Hidayatullah)
