 |
| Debat Parlemen Inggris kali pertama di UK House of Commons tentang pelanggaran Act of Free Choice [Pepera 1969] di West Papua, yang mana saat itu peserta Dewan Musyawara Pepera dipaksakan untuk memilih bergabung dengan Indonesia dibawa todongan senjata oleh militer Indonesia. Debat ini juga tentang pelanggaran HAM di West Papua, Rabu (08/5/2019). Pic. Screenshot parliamentlive.tv |
Diketuai oleh Robert Courts, Anggota Parlemen Konservatif, Parlemen Inggris mendengar bagaimana Undang-Undang Pilihan Bebas 1969 [Pepera 1969] bukan pemilihan bebas 'dan' mereka yang dipilih untuk pemungutan suara [saat Pepera] diperas untuk memberikan suara menentang kemerdekaan melalui ancaman kekerasan '. Perwakilan Pemerintah Inggris, Mark Field, Menteri Asia dan Pasifik, mengakui bahwa Act of Free Choice 1969 [Pepera 1969] itu 'benar-benar cacat'.
Courts mencatat bahwa "pertanyaan mendasar tentang legitimasi yang disebut Act of Free Choice melemahkan legitimasi pemerintahan Indonesia di West Papua". Act of Free Choice 1969 adalah proses penipuan di mana Indonesia mendasarkan haknya untuk menduduki West Papua.
Anggota parlemen dari partai lain mengemukakan keprihatinan serupa. Stephen Gethins dari Partai Nasional Skotlandia, menyatakan bahwa "penentuan nasib sendiri menjadi inti masalah ini".
Anggota parlemen Inggris juga berbicara tentang pelanggaran HAM yang merajalela di West Papua. Alex Sobel MP, anggota parlemen Buruh dan Ketua Kelompok Parlemen Semua Partai untuk West Papua, mencatat bahwa, "dalam 50 tahun kontrol Indonesia, ada bukti genosida yang signifikan". Beberapa pembicara membahas krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Nduga: John Howell Anggota Parlemen Konservatif, mengemukakan fakta bahwa "sebagai hasil dari kegiatan Indonesia di Nduga, 30.000 pengungsi telah diciptakan di wilayah tersebut".
Helen Goodman MP, bagian dari tim Bayangan Luar Negeri Partai Buruh, mengatakan kepada Parlemen bahwa "fosfor putih digunakan secara tidak tepat" di Nduga oleh militer Indonesia.
Acara ini adalah debat pertama tentang West Papua yang diadakan di House of Commons Inggris, dan datang sehari setelah masalah pelanggaran HAM terhadap perempuan Papua diangkat dalam debat Parlemen oleh Alex Sobel MP.
Menanggapi perdebatan tersebut, perwakilan pemerintah Inggris, Mark Field, mengatakan kepada Parlemen bahwa, pemerintah Inggris "prihatin dengan [...] laporan dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan keamanan [Indonesia]", dan mencatat bahwa "belum ada pertanggungjawaban nyata atas pelanggaran serius di masa lalu ". Menteri juga menyerukan "agar semua tahanan politik segera dibebaskan", dengan memberikan perhatian khusus pada persidangan anggota KNPB yang sedang berlangsung, Yanto Awerkion, Sem Asso dan Edo Dogopia, yang ditangkap setelah "ikut serta dalam acara doa damai".
 |
| Ketua ULMWP, Benny Wenda, dengan Robert Courts MP, Alex Sobel MP & Helen Goodman MP serta Richard Samuelson usai mengikuti debat Rabu, (8/05/2019). Dok. ULMWP. |
Empat anggota parlemen juga memberi penghormatan kepada United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, yang telah bermarkas di Inggris sejak tahun 2002 dan hadir dalam debat. Robert Courts MP menceritakan kisah pelarian Ketua ULMWP, Wenda dari penjara di West Papua dan upaya kampanye dan lobi yang tak kenal lelah sejak saat itu.
Debat tersebut menandai peningkatan substansial dalam aktivitas Parlemen di sekitar West Papua di Inggris, dengan Gerakan Dini Hari, surat kepada Kantor Luar Negeri Inggris dan pertemuan Kelompok Parlemen Semua Pihak di Papua Barat juga berlangsung dalam beberapa bulan terakhir.
Baca juga: Bulan Mei 2019, Debat Terkait West Papua akan Berlangsung di Parlemen Inggris
Debat tersebut menandai peningkatan substansial dalam aktivitas Parlemen di sekitar Papua Barat di Inggris, dengan Gerakan Dini Hari, surat kepada Kantor Luar Negeri Inggris dan pertemuan Kelompok Parlemen Semua Pihak di Papua Barat juga berlangsung dalam beberapa bulan terakhir.
Posted by: Admin
Copyright ©The IPWP Official site "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com
